JUDUL SKRIPSI ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI ADMINISTRASI NEGARA

1. PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK     (STUDI TENTANG PELAYANAN STNK)

2. EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL TAHAP PEMBERANTASAN DI DESA X

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI DI DESA X)

4. HUBUNGAN FUNGSI KEPEMIMPINAN CAMAT DENGAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI (STUDI PADA KANTOR CAMAT X)

5. HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN KEDEWASAAN DENGAN KINERJA ANGGOTA DPRD KABUPATEN X

6. IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN

7. IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN X (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL)

8. STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN X (STUDI MENGENAI PENINGKATAN DI BIDANG PAJAK DAERAH)

9. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PELAYANAN KTP DAN KARTU KELUARGA DI KELURAHAN X)

10. PENGARUH PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PT. PLN

11. PENGARUH PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH TERHADAP PRESTASI KERJA (STUDI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN X)

12. PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

13. PERANAN PEMBINAAN DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

14. PENGARUH PROFESIONALISME KERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

15. IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN X (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL)

16. PERANAN PROFESIONALISME KERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PELAYANAN PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK DI KECAMATAN X)

17. PERANAN DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA X DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR

18. PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT X

19. PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. X

20. PENGARUH MUTASI TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

21. PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

22. PENGARUH MOTIVASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN X

23. UPAYA BADAN PERIZINAN TERPADU (BPT) KABUPATEN X DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

24. AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN TRANSFUSI DARAH OLEH PMI

25. ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA X

26. EFEKTIFITAS LEMBAGA LEGISLATIF DESA DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DI DESA X

27. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN PNPM-MP (STUDI KASUS IRIGASI PERTANIAN DI DESA X)

28. EFEKTIVITAS PEMEKARAN KECAMATAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PRASARANA

29. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SDN X

30. GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA KANWIL KEMENTRIAN AGAMA PROP X-QL

31. GAYA KEPEMIMPINAN PADA DINAS SOSIAL KOTA X-QL

32. HUBUNGAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA (STUDI DESA X)

33. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA X DALAM MENGELOLA PEDAGANG KAKI LIMA

34. IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PENERIMA JAMSOSTEK DI RS X

35. IMPLEMENTASI PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DI DESA X

36. IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA X

37. IMPLEMENTASI PROGAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK)-DI PUSKESMAS DESA X

38. MEKANISME PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT Xxxxx

39. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

40. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MP)

41. PEMBERDAYAAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM RANGKA PELAYANAN MASYARAKAT

42. PELAKSANAAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA X

43. PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

44. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA X

45. PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR SEKRETARIAT DPRD

46. KUALITAS PELAYANAN DI KANTOR URUSAN SIM SATLANTAS POLRES X

47. PENGARUH PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN (STUDI PADA CALL CENTER PT. TELKOMSEL X)

48. PENGARUH BUDAYA PERUSAHAAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. HONDA X

49. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

50. STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF TENTANG OPTIMALISASI KINERJA BAPPEDA DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KOTA X

51.

52. PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) DI DESA X

53. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA X

54. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU KAB X

55. PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI PADA SOGO)

56. PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

57. PENGARUH KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (DI SEKDA X)

58. PENGARUH KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI KECAMATAN X

59. PENGARUH KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

60. PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN (STUDI KASUS PADA PT PERTAMINA)

61. PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH BRITAMA

62. PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPMPPT

63. PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT

64. PENGARUH OTONOMI DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

65. PENGARUH PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA KANTOR CAMAT X)

66. PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN SITUASIONAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI PADA PT. BANK SYARIAH BUKOPIN)

67. PENGARUH PROFESIONALISME KERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA X)

68. PENGARUH RESPONSIVITAS BIROKRASI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH DI BPN KOTA X

69. PENGARUH SISTEM KOMPUTERISASI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH KOTA X

70. PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT

71. PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA RS X

72. PERANAN APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI TENTANG PENGURUSAN KTP)

73. PERANAN CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

74. PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH UTK MENINGKATKAN ARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT

75. PERANAN MOTIVASI DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI

76. PERANAN PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

77. PERENCANAAN STRATEGIS SMPN X MENJADI RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI)

78. PERUBAHAN PERAN BADAN PERWAKILAN DESA MENJADI BPD SEBAGAI LEMBAGA PERWUJUDAN DEMOKRASI DI DESA X

79. STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF TENTANG PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI DESA X

80. PENGARUH PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINKES X

81. PENGARUH PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK

82. PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) (STUDI KANTOR PTPN)

83. PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI

84. PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA KANTOR SAMSAT)

85. PENGARUH PENGELOLAAN KEARSIPAN TERHADAP EFISIENSI KERJA PEGAWAI

86. PENGARUH PENGEMBANGAN PEGAWAI TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT X

87. PENGARUH PENILAIAN KINERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI (STUDI DI BKD)